Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013, maka Inspektorat merupakan Pelaksana Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Perarutan Bupati Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2014.
Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara mempunyai 3 (tiga) sasaran pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diatas yaitu: Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pengawasan Bidang Kemasyarakatan. Pada prinsipnya tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah.

Tugas
Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat mempunyai fungsi :

  1. Membuat perencanaan pengawasan.
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.